Modernisasi infrastruktur dari sistem pembayaran ini harus saling terkoneksi, teintegrasi dan interoperable (dapat dioperasikan)
Jakarta (ANTARA) - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan modernisasi infrastruktur sistem pembayaran sebagai salah satu agenda prioritas dalam memperkuat Blueprint Sistem Pambayaran Indonesia (BSPI) 2025.

"Modernisasi infrastruktur dari sistem pembayaran ini harus saling terkoneksi, teintegrasi dan interoperable (dapat dioperasikan)," kata Filianingsih dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon deputi gubernur BI di Komisi XI DPR RI yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Senin.

Komisi XI DPR RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap dua calon deputi gubernur BI, yakni Kepala Departemen Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dan Kepala Departemen Regional Dwi Pranoto.

BSPI 2025 adalah arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital.

Filianingsih menuturkan ada tiga program yang difokuskan untuk mendukung agenda modernisasi infrastruktur tersebut, yakni perluasan BI FAST termasuk juga pengembangan fitur BI FAST, pengembangan BI-RTGS generasi tiga yang multi currency, serta pengembangan infrastruktur interoperable secara bertahap.

Ia juga mendorong interoperabilitas antara BI FAST dengan RTGS, GPN dengan BI FAST serta interoperabilitas antara infrastruktur sistem pembayaran dengan infrastruktur pasar keuangan.

"Ini juga menjadi prasyarat dari pada saat kita nantinya akan menerbitkan rupiah digital termasuk juga memfasilitasi transaksi lintas batas," ujarnya.

Selain agenda modernisasi infrastruktur sistem pembayaran, Filianingsih juga menyampaikan BSPI 2025 akan diperkuat dengan enam agenda prioritas lain, yaitu melanjutkan reformasi regulasi dan kerangka pengawasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK) dan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kemudian, agenda terkait pengayaan dan perluasan instrumen pembayaran digital, standardisasi integrasi data dan praktik pasar, percepatan dan perluasan digitalisasi pembayaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penguatan sinergi kebijakan, serta menjaga kedaulatan rupiah dan penguatan literasi digital.

Baca juga: Calon Deputi Gubernur BI: Sinergi percepat pemulihan ekonomi Indonesia
Baca juga: Calon deputi gubernur BI fokus transformasi ekonomi keuangan digital
Baca juga: BI optimistis BSPI 2025 buka akses 91,3 juta penduduk kepada perbankan

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023